Demi Pengabdian, Darori Pilih Mundur Dari Dirjen PHKA.

(Berita dari Pikiran Rakyat.com)

Darori Wonodipuro

Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Darori Wonodipuro, mengundurkan diri dari jabatan yang telah diembannya selama 9 tahun. Darori telah memantapkan diri untuk maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang akan bertarung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang. Lewat Partai Gerindra Darori ditempatkan di Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. "Kenapa saya pilih Gerindra, saya kagum pada Bapak Prabowo sebagai pemimpin dan bapak bangsa. Selain itu, Pak Prabowo memiliki keberanian yang tidak saya lihat dari sosok pemimpin lainnya saat ini," kata Darori kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/4).

Dari sejumlah Partai Politik (Parpol) yang dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengikuti Pemilu 2014, ternyata Darori tidak berlabuh di parpol yang unsur pimpinannya adalah Menteri Kehutanan atau mantan Menteri Kehutanan, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dimana ada Menteri Kehutanan saat ini, Zulkifli Hasan, atau Partai Bulan Bintang (PBB) yang ketua umumnya adalah mantan Menteri Kehutanan periode 2004–2009, M.S Kaban.
Darori justru memilih berlabuh di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai kendaraan politiknya untuk meraih kursi parlemen di Senayan. Alasan soal pilihan parpol itu sangat sederhana, karena kagum dengan sosok Prabowo Subianto. Selain kagum, dirinya juga mengaku ingin meneruskan pengabdiannya pada bangsa dan negara. Setelah, karir birokrasinya tuntas dilakoni, dirinya masih ingin terus mengupayakan pelestarian hutan. "Saya mundur dari Kementrian Kehutanan bukan ingin meninggalkan hutan, tapi ingin memperjuangkan hutan dalam tataran pembuat kebijakan," tandas pria yang beberapa waktu lalu meluncurkan buku berjudul “Kesan dan Pesan Perjuangan Darori Wonodipuro : Penuturan Sahabat, Kolega dan Keluarga” ini.
Menurut Darori, pencalonannya sebagai anggota legislatif, bertujuan untuk mewakili birokrat Kementerian Kehutanan di DPR. “Karena saya lihat di Kementerian Kehutanan, birokrat kehutanan belum ada yang di DPR, saya akan mencoba, nanti biasanya akan diikuti teman-teman yang lain,” lanjutnya.
Salah satunya pembongkaran villa di kawasan puncak, Cianjur, Jawa Barat, salah wujud upaya tersebut. "Perusakan hutan terjadi pada zaman reformasi antara 1997 hingga 2000, di mana sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melakukan pembalakan," kata Darori.
Menurutnya, banyak masyarakat yang ditunggangi perusahaan-perusahaan dalam melakukan pembalakan liar. Selain itu, dirinya menilai upaya pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap hutan kurang maksimal. "Tidak ada yang memahami secara keseluruhan tentang hutan," tegasnya.(A-109/A-147)**